Kadaster: Journal of Land Information Technology

Peningkatan Kualitas Data Spasial sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Danang Cahyo Yudanto — 2024-05-21

Improving data quality involves enhancing the integrity of land parcel data by organizing and correcting its boundaries to align with actual field conditions. Enhanced spatial data quality, achieved through increased accuracy, completeness, and consistency, plays a crucial role in optimizing land dispute resolution. This study aims to analyze the role of improved spatial data quality in optimizing land dispute resolution. The research method employed is a qualitative approach through a literature review, which gathers information from various sources about data quality and its efforts to enhance land dispute resolution. The results of this study indicate that improving spatial data quality plays a significant role in resolving land disputes by refining land boundaries, reducing overlaps, providing valid ownership evidence, and enabling comprehensive mapping with advanced technology. High-quality data enhances the efficiency of dispute resolution, reducing the required costs and time, and constitutes a strategic step towards creating legal certainty and fair protection of land rights.

Keywords: Land Data Quality, Spatial Data, Land Disputes, Systematic Land Registration (PTSL)

INTISARI

Peningkatan kualitas data melibatkan peningkatan integritas data bidang tanah dengan menata dan memperbaiki batas-batasnya agar sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kualitas data spasial yang ditingkatkan, melalui peningkatan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi, memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penyelesaian sengketa pertanahan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran peningkatan kualitas data spasial dalam mengoptimalkan penyelesaian sengketa pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui literature review, yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang kualitas data dan upayanya dalam meningkatkan penyelesaian sengketa pertanahan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas data spasial berperan penting dalam penyelesaian sengketa pertanahan dengan memperbaiki batas tanah, mengurangi tumpang tindih, menyediakan bukti kepemilikan yang valid, serta memungkinkan pemetaan yang menyeluruh dengan teknologi canggih. Dengan data yang berkualitas, efisiensi dalam penyelesaian sengketa juga meningkat, mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan, merupakan langkah strategis dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah yang adil.

Kata Kunci: Kualitas Data Pertanahan, Data Spasial, Sengketa Tanah, PTSL

Evaluasi Struktur Ruang Kota Berdasarkan Ketersediaan Sarana Permukiman di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah

Taufiq Hidayat — 2024-07-01

The presence of development disparities among sub-districts poses a significant issue for Rembang Regency. This study aims to assess the development level of the city, determine the centrality index for each sub-district, analyze the needs for facilities and infrastructure, and evaluate the carrying capacity of settlements in Rembang Regency. The findings will serve as a reference for policy formulation in regional development. This research employs quantitative methods, utilizing data from the Central Statistics Agency. Results from the scalogram analysis and centrality index indicate notable disparities between sub-districts in Rembang Regency. The highest service center and centrality value are concentrated in the Rembang sub-district, which serves as the capital of Rembang Regency. This is attributable to the sub-district's role as the governmental and economic hub of the region. Furthermore, the analysis of facility needs underscores the importance of developing educational facilities to enhance education services across Rembang Regency, ensuring they are accessible to the entire community. The availability of land in Rembang Regency is deemed highly conducive to the development of settlement facilities, as the settlement capacity has not been exceeded.

Keywords: Urban Spatial Structure, Residential Facilities, Urban Development Analysis Rembang Regency, Central Java Province.

INTISARI

Keberadaan disparitas pembangunan antar-kecamatan merupakan masalah signifikan bagi Kabupaten Rembang. Penelitian ini bertujuan menilai tingkat perkembangan kota, menentukan indeks sentralitas untuk setiap kecamatan, menganalisis kebutuhan fasilitas dan infrastruktur, serta mengevaluasi daya dukung permukiman di Kabupaten Rembang. Temuan ini akan menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dalam pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan memanfaatkan data dari Badan Pusat Statistik. Hasil dari analisis skalogram dan indeks sentralitas menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antar kecamatan di Kabupaten Rembang. Nilai pusat pelayanan dan sentralitas tertinggi terkonsentrasi di Kecamatan Rembang, yang berfungsi sebagai ibu kota Kabupaten Rembang. Hal ini disebabkan oleh peran kecamatan tersebut sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di wilayah ini. Lebih lanjut, analisis kebutuhan fasilitas menekankan pentingnya pengembangan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan layanan pendidikan di seluruh Kabupaten Rembang, memastikan aksesibilitasnya bagi seluruh masyarakat. Ketersediaan lahan di Kabupaten Rembang dianggap sangat mendukung pengembangan fasilitas permukiman, karena kapasitas permukiman belum terlampaui.

Kata Kunci: Struktur Ruang Kota, Sarana Permukiman, Analisis Pembangunan Kota, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Pemanfaatan Teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dalam Peningkatkan Kualitas Data Spasial Pertanahan

Muh. Farijwajdi Fahruddin — 2024-07-05

The utilization of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) technology in land mapping has significantly enhanced the quality of spatial data. UAVs not only serve as fundamental registration maps but also facilitate mapping processes and enhance spatial data accuracy. This research aims to explore the utilization of UAVs in improving the accuracy and precision of land spatial data through a literature review approach. The study findings indicate that UAV employment in land mapping can cover extensive areas with greater time and cost efficiency. UAVs require less time and manpower compared to terrestrial measurement methods, thus rendering field operations more economical. Moreover, UAVs are capable of presenting comprehensive and accurate data by gathering extensive measurement data in a single flight, which can be presented in various formats. Additionally, UAVs can map areas that are difficult to access or navigate, such as steep slopes or high cliffs, which often pose challenges in manual measurements.

Keywords: Accuracy, Spatial Data Quality, Land Data, Regulation, UAV.

INTISARI

Pemanfaatan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dalam pemetaan bidang tanah telah secara signifikan meningkatkan kualitas data spasial. UAV tidak hanya berperan sebagai peta dasar pendaftaran, melainkan juga mendukung proses pemetaan dan peningkatan akurasi data spasial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan UAV dalam meningkatkan akurasi dan keakuratan data spasial pertanahan melalui pendekatan kajian pustaka. Hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan UAV dalam pemetaan tanah mampu mencakup area yang luas dengan fleksibilitas waktu dan biaya yang lebih efisien. UAV membutuhkan waktu dan tenaga kerja yang lebih sedikit dibandingkan dengan metode pengukuran terestris, sehingga membuat operasional di lapangan menjadi lebih hemat. Selain itu, UAV mampu menyajikan data yang komprehensif dan akurat dengan mengumpulkan banyak data pengukuran dalam satu penerbangan, yang nantinya dapat disajikan dalam berbagai format. Selain itu, UAV juga dapat memetakan area yang sulit dijangkau atau sulit diakses, seperti lereng curam atau tebing tinggi, yang sering menjadi hambatan dalam pengukuran manual.

Kata Kunci: Akurasi, Kualitas data spasial, Data Pertanahan, Regulasi, UAV.

Analisis Jamaknya Kerangka Acuan Koordinat dalam Survei dan Pemetaan Kadastral

Tanjung Nugroho — 2024-08-14

An unusual situation exists in Indonesia, where cadastral measurement and mapping for land registration do not adhere to a single coordinate reference framework. The Technical Guidelines for PTSL (2020–2022) state that land parcel measurements can be tied to the National TDT and/or to CORS reference stations, despite the fact that these two use different datum systems. If this is done, issues of gaps and overlaps may arise between adjacent land parcels during mapping. This study aims to highlight the multiplicity of coordinate reference frameworks used in cadastral measurement and mapping, and their relation to the national single map policy. A descriptive-comparative method with a quantitative approach was employed to compare the coordinates resulting from TDT measurements that fall within different coordinate systems and are used in cadastral mapping. The results indicate significant differences in the TDT position coordinates due to the different epoch references of the datum systems, as well as variations in the shape of the TDT network in the study area. This implies that TDT of orders 2, 3, 4, and densification orders from BPN cannot be used as a reference for land parcel binding in cadastral mapping.

Keywords: mapping datum, multiple coordinate reference frameworks, coordinate differences, cadastral mapping.

INTISARI

Suatu kondisi yang tidak lazim terjadi di Indonesia, di mana pengukuran dan pemetaan kadastral untuk pendaftaran tanah tidak mengacu pada satu kerangka acuan koordinat yang tunggal. Petunjuk Teknis PTSL (2020–2022) menyatakan bahwa pengukuran bidang-bidang tanah dapat diikatkan pada TDT Nasional dan/atau pada stasiun acuan CORS, meskipun keduanya menggunakan sistem datum yang berbeda. Jika hal ini dilakukan, akan timbul masalah gap dan overlap pada bidang-bidang tanah yang berbatasan saat pemetaan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap keberagaman kerangka acuan koordinat yang digunakan dalam pengukuran dan pemetaan kadastral, serta kaitannya dengan kebijakan peta tunggal nasional. Metode deskriptif-komparatif dengan pendekatan kuantitatif digunakan untuk membandingkan koordinat hasil pengukuran TDT yang berada pada sistem koordinat yang berbeda dan digunakan dalam pemetaan kadastral. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam koordinat posisi TDT, yang disebabkan oleh perbedaan epok referensi sistem datum. Selain itu, terdapat variasi perubahan bentuk jaring TDT di daerah penelitian. Ini berarti bahwa TDT orde 2, 3, 4, dan orde perapatan dari BPN tidak dapat digunakan sebagai acuan pengikatan bidang tanah untuk pemetaan kadastral.

Kata Kunci: datum pemetaan, kerangka acuan koordinat yang beragam, perbedaan koordinat, pemetaan kadastral.

Prospek Pemanfaatan Teknologi Blockchain untuk Mengoptimalkan Keamanan Dokumen Pertanahan Elektronik

Joshua Paskah Nugraha — 2024-09-18

In accordance with Minister of ATR/BPN Regulation No. 3 of 2023, the Ministry of ATR/BPN has initiated the implementation of an electronic land registration system, including the transition of Land Books and Survey Letters to digital formats. However, concerns regarding the security of electronic certificates have increased due to the threat of data breaches. Blockchain technology, with its robust encryption and immutable decentralization, is proposed as a solution to enhance the security, transparency, and efficiency of land administration. This study aims to examine the current status of land document digitization and its potential integration with Blockchain; evaluate how Blockchain can improve security and prevent forgery of electronic documents; identify technical and policy challenges associated with Blockchain implementation and strategies to address them; and assess the urgency of Blockchain adoption for securing electronic land documents in Indonesia. A systematic literature review was employed to identify risks and challenges in the implementation process. The findings suggest that Blockchain has significant potential to improve the security and trustworthiness of the land administration system, despite challenges such as data storage efficiency, user security, energy consumption, and the lack of specific regulations. Effective implementation of Blockchain will require thorough preparation, stakeholder collaboration, and public education on its benefits and security.

Keywords: Blockchain; Electronic Land Document Security; Blockchain Implementation in Indonesia; Electronic Land Registration System; Land Information Technology.

INTISARI

Sesuai Peraturan Menteri ATR/Ka BPN No. 3 Tahun 2023, Kementerian ATR/BPN telah mulai menerapkan sistem pendaftaran tanah elektronik, termasuk alih media Buku Tanah dan Surat Ukur ke format digital. Namun, kekhawatiran mengenai keamanan sertipikat elektronik meningkat akibat ancaman peretasan data. Teknologi Blockchain, dengan enkripsi kuat dan desentralisasi yang tidak dapat dimanipulasi, diusulkan untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi administrasi pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kondisi terkini alih media dokumen pertanahan dan potensi integrasinya dengan Blockchain; mengevaluasi bagaimana Blockchain dapat meningkatkan keamanan dan mencegah pemalsuan dokumen elektronik; mengidentifikasi tantangan teknis dan kebijakan dalam penerapan Blockchain serta strategi untuk mengatasinya; dan menilai urgensi penerapan Blockchain dalam pengamanan dokumen pertanahan elektronik di Indonesia. Metode tinjauan literatur sistematis digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan tantangan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Blockchain berpotensi besar dalam meningkatkan keamanan dan kepercayaan sistem pertanahan, meskipun ada tantangan seperti efisiensi penyimpanan, keamanan pengguna, konsumsi energi, dan kurangnya regulasi spesifik. Penerapan Blockchain memerlukan persiapan matang, sinergi antara pemangku kepentingan, dan edukasi masyarakat mengenai manfaat dan keamanannya.

Kata Kunci: Blockchain; Keamanan Dokumen Elektronik Pertanahan; Penerapan Blockchain di Indonesia; Sistem Pendaftaran Tanah Elektronik; Teknologi Informasi Pertanahan.